Bupati : Pembangunan Berdasarkan Skala Prioritas

Kampar (Marwah Riau)

Kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang dinilai sangat diperlukan masyarakat, akan diutamakan untuk merealisasikan zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah-kumuh di Kabupaten Kampar pada akhir 2014.

Demikian disampaikan Bupati Kampar H Jefry Noer SH saat membuka pertemuan Forum Gabugan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FG-SKPD) di aula Kamtor Bupati Kampar, Senin (11/3).

Untuk terwujudnya tiga zero di Kabupaten Kampar, Pemkab Kampar harus menyusun kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat dengan meminta langsung masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, dan diambil yang prioritas dengan melakukan pengecekan kembali ke bawah untuk melihat fakta langsung di lapangan.

Ditambahkan Jefry Noer, seluruh rencana kerja yang disusun oleh SKPD terkait haruslah terukur dan tidak bisa lari sedikitpun dari Lima Pilar Pembangunan Kabupaten Kampar, serta harus melalui koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap pelaksanaan kegiatan. ‘’Selain koordinasi, juga diperlukan partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan melalui forum gabungan SKPD yang merupakan wadah bersama untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan gabungan SKPD, sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait agar perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk 2014 mendatang dapat direalisasikan dengan baik,’’ ujar Jefry Noer.

Jefry Noer berharap kepada seluruh peserta forum SKPD, dalam menyususn rencana kerja agar mendahulukan keperluan bersama dengan memperhatikan aspek pemerataan, aspek keterpaduan program antar SKPD dan aspek keterpaduan program antar wilayah, sehingga setiap program yang disusun benar-benar merupakan kebutuhan ril, sehingga dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.

‘’Hasil rumusan kegiatan dapat dirancang sedemikian rupa melalui pengkajian berdasarkan musyawarah dan mufakat, baik dilihat dari aspek teknis, aspek ekonomis maupun aspek sosial budaya, sehingga diperoleh suatu perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada keperluan masyarakat dengan tetap mengacu kepada pencapaian pilar pembangunan yang tetap memperhatikan konsistensi antara dokumen perencanaan,’’ ungkap Jefry.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir Azwan MSi mengatakan, bahwa forum gabungan SKPD ini merupakan wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha atau pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan rencana kerja SKPD dengan menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas, berdasarkan demokratisasi dan desentralisasi.(rp)