Penyaluran BOS di Riau Tunggu Sekretaris Daerah

Pekanbaru (Marwah Riau)

Kosongnya jabatan sekretaris daerah pemerintah provinsi Riau ternyata berpengaruh pada penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan II. Hingga Jumat (12/4), belum ada keputusan kapan usulan BOS yang disampaikan Dinas Pendidikan (Disdik) disetujui pemprov.

Menurut Ketua Tim Manajemen BOS Riau, Sri Petri Haryanti kepada wartawan, sejak tanggal 9 April lalu, pihaknya sudah mengajukan dua usulan ke pemprov. Namun, karena saat ini masih terjadi kekosongan jabatan sekretaris daerah, belum ada kepastian usulan mana yang disetujui.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) harus ditandatangani sekretaris daerah. Karena itulah terkait penyaluran dana BOS, Disdik masih menunggu adanya sekretaris daerah. "Kita mendapat informasi dalam waktu dekat sekretaris daerah sudah ada," ungkap Petri.

Sebelumnya, Disdik telah menyerahkan dua data usulan ke pemprov. Usulan pertama yaitu untuk 990.921 anak dengan rincian 771.425 siswa SD dan 219.496 siswa SMP. Sementara total anggarannya yaitu, Rp 150.817.165.000.

Sementara itu data usulan kedua, total anggaran adalah sebesar Rp 153.835.390.000 dengan penerima 1.010.123 siswa. Dengan rincian, untuk tingkat SD ada 783.429 siswa dan SMP 226.694 siswa. Penambahan anggaran ini karena ada sekolah baru. Revisi SK terbaru dilakukan berdasarkan data terbaru dari kab/kota.

Saat ini, dana yang sudah masuk dari Kemdikbud hanya Rp 150.817.286.338. Dengan total penerima 990.921 anak. 771.425 diantaranya siswa SD (3.493 sekolah) dan 219.496 siswa SMP (1.013 sekolah ).

Jika nanti pemprov menerima usulan yang berdasarkan data terbaru, Disdik akan tetap melakukan pencairan sesuai uang yang masuk. "Berapa anggaran yang ada, itu dulu yang disalurkan," tuturnya.

Sementara, kekurangannya akan diusulkan kembali ke pusat.
Biasanya, kekurangan dana salur tersebut bisa ditanggung dengan dana buffer. Menurutnya, dana buffer yang disediakan untuk Provinsi Riau tahun ini adalah sebesar Rp 26.496.390.000.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Pekanbaru, Yusnaeti Ardina MPd menegaskan bahwa keterlambatan penyaluran BOS tidak menjadi kendala dalam operasional di sekolah tersebut. Menurutnya, kepala sekolah dituntut harus pandai mengelola anggaran yang sudah tersedia.

"Disinilah kecerdasan kepala sekolah diuji," ungkapnya. Menurutnya, kepala sekolah mesti pandai melihat mana kegiatan yang menjadi prioritas. Sehingga, anggaran yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan operasional.

Yusnaeti menjelaskan, hal seperti ini bukan satu tau dua kali saja terjadi. Beberapa tahun lalu, juga sudah pernah terlambat. Karena itulah ia yakin kepala sekolah di Pekanbaru telah berpengalaman mengatasi masalah tersebut. Meski demikian, ia tetap berharap pemprov bisa segera mengangkat sekretaris daerah defenitif yang terbaik.

Sumber : Tribun Pekanbaru