LSM IMD Minta BPK Audit Pendanaan PON Dan Pembangunan Fiktif

Pekanbaru (Marwah Riau)

Terkait hasil audit BPK RI Perwakilan Riau yang diduga tidak pernah melaporkan indikasi pidana ke instansi berwenang dan disinyalir Hasil audit BPK RI hanya dilaporkan ke DPRD Provinsi dan Gubernur, DPRD Kab/kota dan Bupati/Walikota menyulut api gejolak di kalangan aktivis masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Monitoring Development (IMD), Kamis (11/10) melakukan aksi unjuk rasa menuntut kepada BPK RI untuk mengaudit semua pendanaan PON Ke XVIII di Provinsi Riau.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan halaman gedung BPK RI Perwakilan Riau ini menuntut BPK untuk mengaudit pembangunan main Stadion dan venue-venue lainnya yang melewati batas waktu dalam kontrak, sehingga denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan mencapai Rp. 250 Milyar menjadi potensi kerugian negara, Dana Roadswow Rp. 6,5 Milyar tahun 2006 yang tidak masuk akal hanya habis mengunjungi DKI Jakarta, Bandung, Bogor dan kaltim, dana kegiatan PON Rp. 500 Milyar yang dicadangkan berdasarkan Perda 07/2007 raib entah kemana, dana APBN tahun 2012 untuk penyelenggaraan PON Rp. 94 Milyar melalui penunjukkan langsung melanggar ketentuan, dana tiket pembukaan PON dan penutupan mencapai Rp. 10 Miyar adalah pungutan ilegal karena tidak punya dasar hukum, pungutan ilegal dari kontingen masing-masing provinsi oleh PB PON untuk dana transportasi, konsumsi dan akomodasi Rp. 2,2 Milyar juga tidak memiliki dasar hukum dan pendanaan penyelenggaraan PON didanai dari APBN/APBD.

Raja Adnan selaku penanggung jawab aksi unjuk Rasa kepada sejumlah wartawan mengatakan, “Kedatangan kita kemari untuk menyuarakan kepada BPK RI agar mengaudit semua pendanaan PON dan pembangunan pesantren Al-Zaitun yang setelah kita check ke lapangan ternyata fiktif, kami meminta kepada BPK RI untuk melaporkan hasil auditnya kepada instansi yang berwenang, bukan hanya kepada DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota serta Walikota” terangnya. (Canggih)