KPK Diharapkan Tangkap Aktor Jembatan Pedamaran

Rokan Hilir (Marwah Riau)

Polemik jembatan Pedamaran I dan II hingga kini terus menjadi perbincangan hangat beberapa orang tokoh masyarakat, belum rampungnya pengerjaan Jembatan Pedamaran I dan II yang telah dianggarkan semenjak tahun 2008 dan dikerjakan oleh PT. Waskita Karya menjadi sebuah tanda tanya besar bagi sejumlah kalangn masyarakat.

Sudah beberapa kali LSM dan tokoh masyarakat melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait atas adanya dugaan Mark Up dalam pembangunan jembatan Pedamaran I dan II namun hingga saat ini aktor dibalik pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II belum tersentuh hukum.

Beberapa orang tokoh masyarakat ketika dikonfirmasi, Kamis (4/9) mengatakan, “Hingga kini kami tidak henti-hentinya mencari data-data pendukung demi untuk mempercepat proses penyelidikan tentang pembangunan jembatan pedamaran I dan II, menurut kami pengerjaan pedamaran I dan II ini sarat akan KKN, pembangunan jembatan Pedamaran I dan II ini sudah menyedot begitu banyak APBD kabupaten Rohil, selain itu akibat ngurusin pembangunan jembatan Pedamaran I dan II ini pemerintah kabupaten terkesan mengabaikan pembangunan infrastruktur lainnya,” terangnya.

Jembatan Pedamaran

Ironisnya pada pembangunan jembatan Pedamaran I dan II terhitung dari anggaran tahun 2008-2010 ini sudah terjadi 3 kali amandemen,  dengan terjadinya 3 kali amandemen menyebabkan terjadinya kenaikan harga dari kontrak awal yang besarnya cukup signifikan dan anehnya lagi setiap tahunnya selalu dianggarkan untuk pembangunan jembatan ini, dimulai dari tahun 2008,2009,2010,2011 dan 2012, disini terkesan pemerintah dan pemenang proyek tidak professional dalam pengerjaan pembangunan jembatan ini, atau mungkin sengaja di ulur untuk mengeruk APBD kabupaten Rohil.

Diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat mengusut tuntas aktor yang diduga bermain dibalik pembangunan jembatan Pedamaran I dan II. (Canggih)