Buruh Ancam Mogok Massal dan Boikot DPR

Jakarta (Marwah Riau)

Elemen buruh kembali mengancam akan melakukan aksi protes besar-besaran terkait pembahasan RUU Ormas di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 28 Februari mendatang, ribuan buruh mengancam melakukan aksi mogok massal dan memboikot semua pintu masuk DPR. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Selasa (19/2), saat melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPR. 

"Kami menolak tegas pembahasan RUU Ormas di DPR yang mengekang pergerakan buruh," ucap Iqbal. 

Ia menjelaskan, aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen hanyalah aksi pemanasan. Jika RUU Ormas tetap dibahas DPR, Iqbal memastikan akan ada aksi unjuk rasa yang lebih besar. 

"Pada tanggal 28 Februari, puluhan ribu buruh siap melakukan mogok massal dan akan mengepung DPR jam 1 siang. Seluruh pintu ke DPR akan kami tutup. Kami tidak ingin main-main, tunjukkanlah bahwa DPR berpihak," kata Iqbal. 

Menurut Iqbal, RUU Ormas akan berpengaruh pada gerakan buruh. Pasalnya, dengan undang-undang itu, aksi protes buruh berupa mogok kerja dan unjuk rasa buruh melawan kekuasaan akan mati.

"RUU Ormas ini tidak dibutuhkan, yang diperlukan adalah Undang-undang Perkumpulan," ujarnya. 

Sementara itu, aktivis Imparsial Al-Araf menuding kelahiran RUU Ormas adalah bentuk adanya perselingkuhan pemodal dengan pemerintah yang tidak memedulikan hak berorganisasi masyarakat. "Kami mempertanyakan urgensi dari adanya RUU Ormas ini," katanya. 

Menanggapi protes para elemen buruh dan lembaga swadaya masyarakat itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan akan siap memberikan ruang diskusi elemen masyarakat untuk menyempurnakan draft RUU Ormas.

"Kalau ada pasal-pasal yang dikira multitafsir akan kami hindari. Makanya, masukan-masukan ini akan sangat berguna," ujar Priyo. 

Tetapi, lanjutnya, pembahasan RUU Ormas diperkirakan akan tetap berlanjut. "Karena kalau masih pakai undang-undang yang dulu justru lebih represif. Kami tujuannya baik," kata Priyo.

Sumber : Kompas