Wakil
Gubernur Riau Mambang Mit mengakui hubungan tidak harmonis dalam Pemprov Riau
antara gubernur dan wakil gubernur yang kadangkala mengganggu pemerintahan.
"Tidak
saya tutupi itu kenyataan dan tiap hari dirasakan baik pada tatanan
pemerintahan dan masyarakat," kata Mambang Mit pada acara diskusi lepas
"Ngopi Bareng" bersama jurnalis di Pekanbaru, Sabtu.
Dalam
kesempatan itu Mambang menjawab pertanyaan sejumlah wartawan perihal
disharmonisasi antara Mambang Mit dengan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau.
Sebab, banyak pihak sangat menyayangkan hal itu karena selama dua periode
kepemimpinan Gubernur Riau Rusli Zainal, disharmonisasi dengan Wakil Gubernur
terus terjadi. Sebelumnya, konflik antara Rusli Zainal dan Wan Abubakar selaku
Wakil Gubernur Riau terjadi pada periode pertama kepemimpinannya.
Menanggapi
hal itu, Mambang mengatakan konflik gubernur dan wakil gubernur akan terus
terjadi karena dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah posisi gubernur
dan wakilnya ditempatkan dalam satu "kotak" namun wewenang wakil
gubernur tidak diatur secara jelas. Dengan begitu, keputusan gubernur menjadi
sangat mutlak sebagai lembaga eksekutif, sedangkan peran wakil gubernur tidak
diatur secara signifikan.
"Dalam
aturannya, eksekutornya hanya gubernur. Wakil gubernur hanya bersuara hanya
untuk dilihat, jadi sampai kapan pun agak sulit untuk mencegah terjadi
konflik," ujarnya.
Mambang
mengakui hal tersebut kerap menimbulkan kekeliruan dalam roda pemerintahan,
salah satu kasus yang pernah terjadi saat pelantikan pejabat kepala dinas
Pemprov Riau pada tahun lalu. Saat itu Rusli Zainal yang berhalangan hadir
memerintahkan Sekretaris Daerah Wan Syamsir Yus untuk menggantikan dalam
pelantikan, padahal pada waktu yang sama Mambang Mit ada.
"Saya
pernah cegat pelantikan karena saya bekas dari Sekda dan Baperjakat. Kalau tidk
prosedural saya berkewajiban dan menundanya, tapi karena eksekutornya bukan
saya maka Sekda pun berani melawan wakil gubernur," kata Mambang
mengisahkan.
Meski
begitu, ia mengatakan bisa menahan diri untuk tidak bersikap frontal melawan
kebijakan tersebut. Ia mengatakan selama ada kesepakatan bersama mengenai
pembagian kerja antara gubernur dan wakil gubernur. Mambang mencohtkan di
daerah lain hal itu bisa terjadi seperti di Sumatera Barat kala kepemimpinan
Gubernur Gamawan Fauzi, Kalimantan Tengah lewat Teras Narang dan Jokowi-Ahok di
DKI Jakarta.
"Kalau
kepemimpinan bisa seimbang, daerah pasti akan maju," kata politisi Partai
Demokrat yang berniat maju sebagai Gubernur Riau pada Pilkada tahun 2013.
Di
sisa jabatannya yang akan habis pada November tahun ini, Mambang Mit mengatakan
tidak takut untuk melawan namun hal itu harus mempertimbangkan kepentingan
publik juga. Ia menyadari memperuncing konflik itu tidak akan membawa manfaat
bagi pemerintahan.
"Kalau
marah dengan tikus, jangan dibakar lumbungnya. Daripada dibakar lumbungnya,
lebih baik tikus-tikusnya yang dicari," lanjut Mambang mengibaratkan
masalah disharmonisasi tersebut.(ant)
Sumber : Antara
.jpg)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !