Menhut Sahkan Hutan Desa Pertama di Riau

Pelalawan (Marwah Riau)

Akhir penantian panjang masyarakat Riau akan terwujudnya hutan desa terjawab sudah. Ditandatangainya pengajuan Hutan Desa oleh masyarakat Desa Segamai dan Serapung di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau oleh Menteri Kehutanan RI menjadi awal pembuktian kepada semua pihak bahwa masyarakat juga berhak mengelola hutan mereka.

Seperti diketahui, Riau merupakan satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar kawasannya dibebani izin-izin pengelolaan hutan dan lahan hanya untuk perusahaan. Hampir tidak ada alokasi yang disediakan pemerintah untuk masyarakat.

Kondisi ini yang melandasi Yayasan Mitra Insani (YMI) dalam mengupayakan inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Desa. Bersama Jikalahari dan Telapak BT Riau, usulan hutan desa di Desa Segamai Kec. Teluk Meranti dan Desa Serapung Kec. Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Riau diajukan sejak 2010 lalu.

“Hutan Desa ini merupakan bukti dari upaya memperjuangkan hak kelola masyarakat atas sumberdaya hutan. Sudah selayaknya inisiatif ini diperluas untuk menjawab hutan tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan sebagaimana selama ini”, ucap Zainuri Hasyim Direktur YMI.

Bersempena dengan acara 100% Indonesia Hijau Damai yang ditaja oleh Greenpeace Indonesia pada Jum’at, 8 Maret 2013 bertempat di  Gedung Arsip Nasional – Jakarta, Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Ijin Hutan Desa.

Wajah sumringah tampak jelas pada 6 orang masyarakat dari dua desa yang hadir pada penyerahan SK ini. “Penantian atas kejelasan usulan hutan desa kami tuntas sudah. Dan ini menjadi awal bagi kami untuk membuktikan bahwa kami juga mampu mengelola hutan”, Ujar Jasman, Kepala Desa Serapung.

SK Menhut Nomor 154 dan 155/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Segamai dan Serapung seluas 4.000 hektar ditandatangani pada 8 Maret 2013 memberikan keabsahan atas hak kelola masyarakat yang pertama di Provinsi Riau. (rls)