Gunakan Data BPS Lama, Penyaluran BLSM Kabupaten Bengkalis Diduga Tidak Tepat Sasaran

Bengkalis (Marwahriau.com)

Ilustrasi

Berdasarkan data dari BPS kabupaten Bengkalis, yang termasuk kategori warga miskin 28 ribu Kepala Keluarga (KK) se kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 lalu, namun yang menerima BLSM se kabupaten Bengkalis hanya 19 ribu Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2013 ini, menurut keterangan dari Koordinator BPS kecamatan mandau Zulkifli ( zul jenggot)  kepada media ini, dan yang selebih BPS kabupaten Bengkalis kehilangan intruksi selanjutnya, karena mengenai data masyarakat miskin langsung di kelola oleh TNP2K kabupaten Bengkalis, H Suyatno sebagai wakil bupati kabupaten Bengkalis, di hubungi wakil bupati Bengkalis melalui telpon genggamnya tidak di angkat dan melalui sms juga tidak di balas, menurut pemuda sakai desa petani Tuijan (32) yang mewakili  ratusan KK yang ada di Desa Petani, pemerintah di tingkat desanya sampai ke tingkat kabupaten tidak transparansi dalam menjalankan tugasnya, seolah-olah masyarakat miskin ini di jadikan proyek bagi oknum-oknum aparatur pemerintah setempat,

Keputusan yang di ambil oleh para Petinggi Negara Republik Indonesia ini yaitu dengan menaikkan harga BBM pada masa-masa yang sedang sulit dan pada masa akan menghadapi Bulan Puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri sepertinya menyisakan asumsi yang negative dan situasi yang semakin buruk dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. 

Dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri tentunya sangat berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat  dan bagi kegiatan masyarakat. Baik itu masyarakat ekonomi atas, menengah, terlebih lagi  bagi masyarakat ekonomi bawah/ miskin. Untuk mengimbangi dampak yang dialami oleh masyarakat ekonomi bawah/ miskin, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan program pemberiaan bantuan kepada masyarakat ekonomi bawah/ miskin yaitu berupa pemberian bantuan uang tunai, yang kemudian disebut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ( BLSM ) yang mana Pemberian tersebut sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun hal BLSM tersebut sudah disetujui dan sudah disahkan oleh DPR RI dan serta Pemerintah Pusat di Jakarta. 

Bertempat di gedung aula pertemuan kantor Camat Pinggir, pada hari selasa (09/07), ribuan masyarakat se-Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau, hadir memadati ruangan aula pertemuan tersebut untuk  menerima/ pencairan dana BLSM. Penyaluran BLSM tersebut di salurkan langsung oleh pihak Pos Indonesia cabang Duri-Mandau. Dan di dalam acara pembagian BLSM itu mendapat pengamanan dari sejumlah petugas kepolisian wilayah Kecamatan Pinggir. 

Kasi KeSosBud Kecamatan Pinggir, Drs.H.Sutrisno, saat ditemui menerangkan, “Pihak kantor camat hanya sebagai fasilitator saja. Penyaluran BLSM yang terlaksana di aula kantor Camat Pinggir ini merupakan hasil dari koordinasi Camat Pinggir dengan pihak PT.Pos Indonesia”ucapnya. 

“Perihal data-data penerima BLSM khususnya untuk wilayah kecamatan Pinggir, Drs.H. Sutrisno, kembali menjelaskan, data-data tersebut kita peroleh dari data BPS Tahun 2011 yang lalu. Kemudian data tersebut kita serahkan ke masing-masing Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Pinggir untuk di periksa kembali” jelasnya. 

Sementara, pantauan tim di lapangan, penyaluran BLSM untuk wilayah Kecamatan Pinggir, banyak di temui memakai data- data yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Dimana masih ada masyarakat yang ekonominya mampu, masih juga terdata menjadi penerima BLSM. Sebaliknya, masyarakat yang benar- benar tidak mampu dan seharusnya mendapat BLSM, tidak terdata sebagai penerima BLSM. “Data yang sebenarnya yang dipakai untuk penyaluran BLSM apakah data dari BPS atau dari data setiap petugas perangkat Desa, setingkat RT .

Mengingat banyaknya data yang di terima oleh Kelurahan atau Desa  yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka terjadilah sedikit keributan/kekisruhan saat pembagian BLSM. Yang mana akar persoalan kekisruhan BLSM sesunguhnya bermula pada penggunaan data BPS Tahun 2011 tersebut sebagai basis data kemiskinan penerima BLSM. Padahal dalam rentang dua tahun ini sudah terjadi perubahan yang signifikan, mulai dari mobilitas penduduk, turun naiknya pendapatan masyarakat, serta ada orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Perubahan-perubahan itulah yang tidak terverifikasi oleh pemerintah sebelum membagikan BLSM tersebut. 

Sementara, di kecamatan Pinggir, Kelurahan Titian Antui, menolak menyalurkan BLSM kepada warganya. Dimana, PLH Kelurahan Titian Antui, Ratna, saat ditemui tim di kantornya mengungkapkan, “Memang benar kami seluruh perangkat petugas dikelurahan Titian Antui ini untuk sementara menangguhkan penerimaan BLSM untuk warga kami. Dengan alasan, data yang diberikan oleh pihak BPS melalui pihak Pos Indonesia kepada kami merupakan data BPS Tahun 2008. Tentunya data tersebut tidak akurat lagi, sudah berjalan 5 Tahun, dan bahkan ada tercatat sebagai penerima BLSM di data BPS tersebut yang merupakan pegawai negeri sipil, ungkap PLH tersebut. Agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, kami akan verifikasi kembali data-data tersebut, dimana warga yang berhak menerima BLSM haruslah benar-benar di data sebagai penerima BLSM tersebut”, ungkapnya dengan tegas. 

Tantangan Nasionalisme saat ini bukan persoalan berhadapan dengan penjajah, saat ini justru kita berhadapan dengan diri kita sendiri, yaitu menciptakan kehidupan rakyat yang adil dan makmur sejahtera. Mereka ( Rakyat ), hanya mendapat 600 ribu saja, sedangkan ada pihak-pihak tertentu yang diberikan 1 milyar. Dimana keadilan yang di nyatakan dalam butir ke-5 Pancasila tersebut. (Amir)